Tetty Serahkan LKPD Pemkab Minsel ke BPK RI di Manado

Tetty Serahkan LKPD Pemkab Minsel ke BPK RI di Manado

www.minselkab.go.id- Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terlebih khusus Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir langsung ditindak-lanjuti oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam agenda kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Senin (3/4) di gedung rapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Tetty sapaan akrab Bupati Minsel mengatakan bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 yang disertai dokumen pendukung dilakukan secara serentak bersama dengan Kabupaten/Kota lainnya. Penyampaian laporan dilakukan secara serentak oleh semua daerah seperti Kabupaten/Kota termasuk Provinsi Sulut sendiri, tegas Paruntu.

Dikatakannya, pihak Pemkab Minsel sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas kesempatan ini. Karena telah menerima LKPD Tahun 2016 dari Pemerintah kabupaten Minsel untuk diperiksa. Karena ini sudah menjadi amanat UU bahwa keuangan pemerintah diawasi dan diperiksa oleh BPK, maka pemerintah daerah tetap berupaya untuk menjawab ini semua agar tugas BPK berjalan sesuai dengan agenda yang ada, kata Paruntu. Ditempat terpisah, BPK RI Perwakilan Sulut di Manado Drs Tangga Muliaman Purba mengatakan bahwa setelah pemerintah daerah menyerahkan LKPD kepada BPK, itu berarti pemeriksaan BPK sudah mulai berjalan. Dan dalam kurun waktu 60 hari atau 2 bulan bulan setelah penyerahan LKPD, BPK harus merampungkan seluruh kegiatan pemeriksaannya dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Sesuai dengan standar pemeriksaan Keuangan Negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran pada tahun 2016, juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, ungkapnya.

Muliaman juga menambahkan bahwa BPK juga melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemeriksaan yang dilakukan, sehingga menurut SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan tersebut meliputi tiga laporan, yaitu: (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas SPI, dan (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ungkapnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Bupati/Walikota se- Sulut,Sekdakab/Sekdakot, Kaban BPKAD,Kepala Inspektorat dan para instansi terkait lainnya . (afi_kominfo)

Related Posts

Leave a Comment