Beranda/Post/Pembentukan Minahasa Selatan

Pembentukan Minahasa Selatan

17 April 2017 - 74 Kali Dilihat
Pembentukan Minahasa Selatan

1.       Sejarah Pembentukan

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun kabupaten/kota.  Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru.  Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi dan peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan.  Selain itu, untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Minahasa Selatan sebagai daerah otonom baru, masyarakat Minahasa Selatantidak henti-hentinya menyampaikan aspirasinya.   Akhirnya aspirasi masyarakat Minahasa Selatan secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa.   Setelah melalui kajian (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku, aspirasi ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret Tahun 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan     Kabupaten     Minahasa     Selatan     dan     Kota     Tomohon.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa menyampaikan surat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.  Selanjutnya, Bupati Minahasa menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 530/B.Min/XI-2001 tanggal 26 November 2001.  Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat.  Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi usul inisiatif DPR-RI.  Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim Komisi II DPR-RI melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat.  Setelah melalui proses persetujuan DPR-RI pada tanggal 27 Januari 2003, Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utarayang mencakup 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tareran, Kecamatan Tombasian, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Modoinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tenga dengan luas wilayah keseluruhan ± 2.120,80 km2.Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, melalui  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 131.51-421tanggal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatanmenjadi daerah otonom yang baru sekaligus melantik Penjabat Bupati Minahasa Selatan. Konsekuensi logis dari peresmian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai suatu daerah otonom yang diikuti oleh pelantikan Penjabat Bupati adalah merupakan awal dari dimulainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

             

2.       Pemekaran Kecamatan dan Kabupaten

Kabupaten Minahasa Selatan dalam perkembangannya, dengan memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat, secara positif diresponi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang sejalan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota.   Sebagai tindaklanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang.  Kemudian pada waktu yang bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003,terbentuk Kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling.  Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13kecamatan menjadi 15 kecamatan.  Selanjutnya, di akhir tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 5 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatapaan (hasil pemekaran Kecamatan Tumpaan), Kecamatan Amurang Barat (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan Amurang Timur (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian), Kecamatan Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompasobaru) dan Kecamatan Pusomaen (hasil pemekaran Kecamatan Belang).  Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kecamatan Amurang.  Denganbertambahnya 5 kecamatan baru, jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 20 kecamatan.   

Seiring dengan pemekaran beberapakecamatan, tidak kalah pentingnya juga Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan meresponi aspirasi pemekaran desa dibeberapakecamatan.Dari berbagai aspirasi masyarakat mengenai pemekaran desa dan kecamatan, rupanya aspirasi masyarakat belumberakhir sampai di situ.  Akan tetapi, masyarakat di 6(enam) Kecamatan bagian tenggara yaitu Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Pusomaen menginginkan wilayah mereka menjadi suatu daerah otonom yang baru dengan nama Kabupaten Minahasa Tenggara.  Aspirasi tersebut akhirnya diresponi dengan positif oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.  Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom yang baru.   Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro) sebagai daerah otonom yang baru di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus melantik Penjabat Bupati dan Walikotanya.  Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan berkurang 6 kecamatan menjadi 14 kecamatan.

Diakhir tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan kembali lagi meresponi aspirasi masyarakat di Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran untuk diadakan pemekaran kecamatan.  Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran, sehingga Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 3 (tiga) kecamatan baru.   Ketiga kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Motoling Barat dan Kecamatan Motoling Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling serta Kecamatan Suluun Tareran (Sulta) hasil pemekaran dari Kecamatan Tareran.   Dengan demikian Kabupaten Minahasa Selatan saat ini berjumlah 17 (tujuhbelas) kecamatan.



Post Terkait


Tetty Gelar Buka Puasa Bersama di Rudis Bupati Minsel

Tetty Gelar Buka Puasa Bersama...

20 Juni 2017 0   minselkab.go.id- Semangat kebersamaan yang terus dibina,...



Raih Opini WTP Pertama di Usia 14 Tahun, Tetty & Wongkar Gelar Ibadah Syukur

Raih Opini WTP Pertama di Usia...

20 Juni 2017 0   minselkab.go.id- Kerja keras Bupati Minsel Christiany Eugenia...


Kabupaten Minahasa Selatan

Our adress

Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur

Our Fax and phone

Telp : (-) Fax : (-)

Tautan