Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
IPKD merupakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Data Dukung Tahun 2024
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Lihat
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Perubahan
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 2024 Lihat
- KUA (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2024 Lihat Perubahan
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) 2024 Lihat Perubahan
- Peraturan Kepala Daerah tentang Pejababaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Tahun 2024 Lihat Perubahan
- Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 (Batang Tubuh dan Lampiran) Lihat
- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Tahun 2024 Lihat
- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Lihat
- Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah * SK PPKD * Penunjukan BUD * Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran – Kuasa Pengguna Anggaran – Bendahara Penerimaan – Bendahara Pengeluaran -Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah * Penetapan Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Pengelola Keuangan Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2024
- Laporan Keuangan BUMD / Perusahaan Daerah Lihat
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Pemerintah Daerah (LAKIP) Lihat LKjIP
- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 (Batang Tubuh dan Lampiran) Lihat
- Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Lihat
- Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024 Lihat
- Daftar Rencana umum Pengadaan Barang / Jasa 2024 Lihat
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 Lihat
- Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskat (KEM-PPKF) Daerah
- Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Data Dukung Tahun 2025
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Lihat
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Lihat Perubahan
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 2025 Lihat
- KUA (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2025 Lihat
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) 2025 Lihat
- Peraturan Kepala Daerah tentang Pejababaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Lihat
- Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 (Batang Tubuh dan Lampiran) Lihat
- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Tahun 2025 Lihat
- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD
- Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Laporan Keuangan BUMD / Perusahaan Daerah
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Pemerintah Daerah (LAKIP)
- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)
- Opini Badan Pemeriksaan Keuangan
- Daftar Rencana umum Pengadaan Barang / Jasa 2025 Lihat
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskat (KEM-PPKF) Daerah
- Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Data Dukung Tahun 2026
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Lihat
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Lihat
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)
- KUA (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- Peraturan Kepala Daerah tentang Pejababaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)
- Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 (Batang Tubuh dan Lampiran)
- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Tahun 2026
- Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD
- Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Laporan Keuangan BUMD / Perusahaan Daerah
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Pemerintah Daerah (LAKIP)
- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)
- Opini Badan Pemeriksaan Keuangan
- Daftar Rencana umum Pengadaan Barang / Jasa
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskat (KEM-PPKF) Daerah
- Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah