Berita & Artikel
Tetap terinformasi dengan berita terbaru seputar kebijakan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Bahas Rencana Pemeriksaan, BPK Entry Meeting Dengan Bupati Minsel
Usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Senin, (3/4) beberapa hari lalu di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara Manado. Kini, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Ketua Tim Bagus Respati Sasongko serta anggota Henming miyan Dwi Nanda, Andi Iswi Pratiwi Tenri Gading melakukan kunjungan resmi ke Minsel. Rombongan tim BPK tersebut, disambut oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati FD Wongkar.SH, Sekdakab Minsel Drs. Danny Rindengan, MSi bersama seluruh jajaran Perangkat Daerah yang ada di Minsel.Menurut Sasongko, bahwa kunjungan mereka di Kabupaten Minahasa Selatan saat ini, sifatnya Entry Meeting Dengan Bupati Minsel terkait rencana pemeriksaan keuangan daerah tahun 2016. Jadi kami datang di Minsel sifatnya Entry Meeting dengan Bupati untuk proses pemeriksaan selama satu bulan lebih kedepan, ujarnya. Didepan Bupati dan para pejabat teras pemkab Minsel, Tim BPK juga menambahkan bahwa pihaknya akan melaksanakan pemeriksaan secara terperinci terhadap pengelolaan keuangan yang ada di kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 kemarin. Namun, perlu garis bawahi disini, bahwa ageda pemeriksaan di Minsel hanya untuk memotret pengelolaan keuangan di daerah bukan untuk mencari-cari salah. Kami datang di Minsel untuk memotret bukan mencari-cari kesalahan, ucapnya lagi.Untuk itu lanjut Sasongko, pihak BPK RI Perwakilan Manado sangat mengharapkan kerjasama semua Perangkat Daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam pemeriksaan serta kehadiran dari para ejabat terkait ketika diundang. Kami meminta dukungan ibu Bupati untuk dapat menugaskan semua pejabat Perangkat Daerah yang terkait dalam pemeriksaan untuk menyiapkan dokumen serta kesedian waktunya untuk hadir saat diundang oleh kami, pintah Sasongko.Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE langsung respon baik semua keinginan dari pihak BPK. Prinsipnya kami akan memenuhi semua yang menjadi kebutuhan pihak BPK terkait dengan pemeriksaannya. Jika ada pejabat perangkat daerah yang tidak proaktif dengan agenda BPK di Minsel, silakan lapor. Saya tidak main-main dengan pejabat yang sengaja menghambat proses pemeriksaan, saya akan tindak tegas, respon anak tertua mantan Rektor Unsrat Manado Alm. Prof. DR IR. Jopie Paruntu, MS. (afi_kominfo)
DPMPTSP Minsel Gelar Perijinan Keliling di 17 Kecamatan
Semangat Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Minahasa Selatan Franky Pasla, SE, MSi untuk meningkatkan pelayanan publik terus digeber oleh personilnya. Setiap kecamatan dikujungi oleh Aparat Sipil Negara (ASN) DPMPTSP Minsel untuk membantu dan mempermudah proses pengurusan ijin secara cepat dan tepat bagi warga yang membutuhkan layanan perijinan. Kami ingin menjemput warga masyarakat Minsel yang membutuhkan pelayanan perijinan. Kami tidak mau menunggu, tetapi jemput bola untuk peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai perintah Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE, tegas Pasla.Menurut Pasla, program ini kami namakan\"Perijinan Keliing \". Ini dilakukan di setiap kecamatan oleh DPMPTSP Minsel secara bergilir. Ini kami lakukan di setiap kecamatan. Namun sebelumnya kami berkoordinasi dan menginformasikan kepada Camat agar dapat menginformasikan kepada Kumtua/Lurah kemudian diteruskan ke masyarakat, urai Pasla yang didampingi oleh Kabid Perijinan Adhesi Meyneke Ulaan, ST. Bahkan lanjut Pasla, dari evaluasi yang ada, ternyata program Perijinan Keliling mendapat dukukungan dari masyarakat. Ini terlihat dari data perijinan yang keluar, di setiap program ini dilaksanakan di kecamatan., jumlah perijinannya banyak.Oleh karena itu, tambah Pasla, Perijinan Keliling ini akan kami prioritaskan dalam pelayanan DPMPTSP Minsel kepada masyarakat. Sedangkan untuk proses perijinan yang dilayani di Kantor DPMPTSP Minsel berjalan seperti biasanya dan tidak terganggu oleh program Perijinan Keliling. Kami juga melayani proses perijinan di kantor dan tidak terganggu dengan program perijinan keliling. Semua personil sudah ditata agar ada yang melayani di kantor ada juga yang melayani di perijinan keliling, pungkas Pasla. (afi_kominfo)
Kemendagri Sosialisasi Pengelolaan Keuangan di Minsel
kemendagri-sosialisasi-pengelolaan-keuangan-di-minselUpaya menyatukan atau penyamaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap regulasi-regulasi yang lahir di Negara ini, terus menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat. Buktinya, Jumat (7/4) Kepala Seksi Dit. Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Mukjizat, S.Sos, M.Si bersama tim melakukan sosialisasi penyamaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di ruang rapat Kantor Bupati Minsel lantai IV.Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu,SE yang diwakili oleh Sekdakab Minsel Drs. Danny Rindengan, MSi. Dalam sambutannya, Paruntu member penekanan khusus kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk bisa mencermati lebih dalam sosialisasi penyamaan persepsi ini, agar tidak terjadi miscommunication dalam penyusunan, pengelolaan dan pengawasan serta pelaporan keuangan daerah, ucap Rindengan saat membacakan sambutan tertulis Bupati Minsel. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kemendagri yang disudah mengagendakan kegiatan sosialisasi ini di Minsel. Apalagi yang hadir dalam kegiatan ini bukan hanya pihak perangkat daerah tetapi dari lembaga Legislatif juga hadir dalam ini. Kami sangat berterima kasih atas kegiatan sosialisasi ini, kutip Rindengan.Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Minsel Rommy Pondaag, anggota DPRD Elvis Kodongan, Assisten III Drs James Tombokan, Kadis Keuangan Denny Kaawoan, SE serta seluruh perangkat daerah. (afi_kominfo)
Kaget Perubahan di Minsel, Pudjoharsoyo Puji Tetty
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi Wakil Bupati. FD Wongkar.SH, Selasa (4/4) menyambut kunjungan rombongan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Minahasa Selatan terlebih khusus di Pengadilan Negeri Amurang.Pudjoharsoyo disela-sela kunjungan tersebut mengatakan sangat bangga dan kaget melihat kemajuan di Minsel. Saya kaget melihat perubahan yang terjadi di Minsel, tutur Setyo. Ini lanjut Setyo, hasil kerja keras Bupati Minahasa Selatan dalam melayani, membangun dan menjadikan kabupaten Minsel sebagai daerah yang maju walaupun masih tergolong kabupaten yang belum lama menjadi daerah otonom. Kemajuan pembangunan di Minsel saat ini adalah hasil kerja keras dari Bupati Minsel dan ini merupakan prestasi yang bagi sebuah kabupaten yang berusia sangat muda, tegas Achmad yang saat kunjungan didampingi istri tercintanya.Dia juga mengsupport Bupati agar memprioritaskan potensi-potensi unggulan yang ada di Minsel. Minsel memiliki banyak potensi baik di SDA maupun SDM. Jadi kalau Ibu Bupati prioritaskan potensi ini maka Minsel akan menjadi hebat dan terdepan, support Pudjoharsoyo. Tetty sapaan akrab Bupati Minsel mengaku sangat berterima kasih atas kunjungan Sekretaris MA bersama rombongan di wilayah Minahasa Selatan. Terima kasih pak Sek. Jangan bosan-bosan datang di Minsel ya pak, ucap Bupati Minsel dua periode ini sambil berharap ada sinergitas antara Mahkamah Agung dan Pemkab Minsel supremasi hukum (afi_kominfo)
Wabup Buka Musrenbang RKPD Minsel
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 akhirnya secara resmi dibuka oleh Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE yang diwakili oleh Wakil Bupati Minahasa Selatan F. D. Wongkar, SH Kamis (30/3), setelah melalui tahapan dari Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Musrembang RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Minsel.Inti sambutan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE yang dibacakan oleh Wakil Bupati menegaskan agar setiap masalah bisa diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada apalagi kegiatan Musrenbang ini mengusung tema Penguatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, serta Peningkatan Aksebilitas . Karena, dari visi, misi serta program prioritas Tahun 2018 diharapkan mampu menjawab semua kebutuhan demi peningkatan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang.Ada beberapa program dan kegiatan yang harus diselesaikan oleh setiap perangkat daerah di tahun 2018, dapat terselesaikan dengan baik terlebih sesuai dengan amanat aturan yang ada.Hadir juga dalam Musrembang ini Kaban Bapeda Provinsi Sulut Dr. Ir. Recky Tumanduk, unsur FORKOPIMDA, Sekda Minsel Drs Danny Rindengan MSi, para Assisten Setdakab Minsel dan Staf Ahli Setdakab Minsel, kepala Perangkat Daerah dan seluruh Camat serta unsur LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama dan undangan lainnya. (afi_kominfo)
Paruntu Serahkan LKPJ 2016 ke Tumbuan
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan, SE melalui Rapat Paripurna DPRD Minahasa Selatan Jumat (31/3) di Gedung Rapat DPRD Minsel. Tetty sapaan akrab Bupati Minahasa Selatan mengatakan, dokumen LKPJ Tahun anggaran 2016 adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk menjawab asas transparansi dan akuntabilitas serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah di tahun 2016.Didalamnya lanjut putri tertua mantan Rektor UNSRAT Manado Alm. Prof. DR. Ir. Jopie Paruntu, MS dan Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan,SE bahwa penyampaian LKPJ ini juga merupakan laporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, dan tugas-tugas umum pemerintahan yang dicapai selama Tahun 2016. Oleh karena itu, dokumen LKPJ ini diharapkan mendapat rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, harap kakak tertua ketua PMI Minsel dr. Michaela E. Paruntu, M.ARS.Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan,SE mengatakan bahwa LKPJ dari Bupati Minsel akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Dokumen LKPJ yang sudah kami terima ini akan kami bahas lagi melalui Pansus, setelah pembahasan pansus, hasilnya akan menjadi rekomendasi perbaikan untuk kemajuan kabupaten Minahasa Selatan. Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD yaitu Wakil Bupati Minsel F. D. Wongkar, SH para FORKOMPIDA Minsel, Sekda Danny Drs. Rindengan, MSi, para Asissten, para kepala Perangkat Daerah, serta seluruh pejabat structural eselon III, IV termasuk para Camat yang ada di Minsel. (afi_kominfo)
Tetty Serahkan LKPD Pemkab Minsel ke BPK RI di Manado
Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terlebih khusus Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir langsung ditindak-lanjuti oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam agenda kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Senin (3/4) di gedung rapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Tetty sapaan akrab Bupati Minsel mengatakan bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 yang disertai dokumen pendukung dilakukan secara serentak bersama dengan Kabupaten/Kota lainnya. Penyampaian laporan dilakukan secara serentak oleh semua daerah seperti Kabupaten/Kota termasuk Provinsi Sulut sendiri, tegas Paruntu.Dikatakannya, pihak Pemkab Minsel sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas kesempatan ini. Karena telah menerima LKPD Tahun 2016 dari Pemerintah kabupaten Minsel untuk diperiksa. Karena ini sudah menjadi amanat UU bahwa keuangan pemerintah diawasi dan diperiksa oleh BPK, maka pemerintah daerah tetap berupaya untuk menjawab ini semua agar tugas BPK berjalan sesuai dengan agenda yang ada, kata Paruntu. Ditempat terpisah, BPK RI Perwakilan Sulut di Manado Drs Tangga Muliaman Purba mengatakan bahwa setelah pemerintah daerah menyerahkan LKPD kepada BPK, itu berarti pemeriksaan BPK sudah mulai berjalan. Dan dalam kurun waktu 60 hari atau 2 bulan bulan setelah penyerahan LKPD, BPK harus merampungkan seluruh kegiatan pemeriksaannya dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Sesuai dengan standar pemeriksaan Keuangan Negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran pada tahun 2016, juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, ungkapnya.Muliaman juga menambahkan bahwa BPK juga melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemeriksaan yang dilakukan, sehingga menurut SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan tersebut meliputi tiga laporan, yaitu: (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas SPI, dan (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ungkapnya.Hadir juga dalam acara tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Bupati/Walikota se- Sulut,Sekdakab/Sekdakot, Kaban BPKAD,Kepala Inspektorat dan para instansi terkait lainnya . (afi_kominfo)