Berita & Artikel

Wongkar Tutup Secara Resmi Bimtek Penyusunan Register Resiko di Minsel

minselkab.go.id- Bimbingan Teknis Penyusunan Register Resiko yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Laporan Manajeman Resiko oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Minahasa Selatan, secara resmi ditutup oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH, Jumat (19/05/2023) di lantai IV Kantor Bupati Minsel Amurang. Dalam sambutannya, FDW sapaan akrab Bupati Minsel ini mengaku sangat berterima kasih erta memberi apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring, SE, MM dan instansinya  yang sudah terjalin dalam program pola kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,  sehingga bimbingan teknis ini dapat terselenggara dengan baik. “Saya sangat berharap agar para ASN yang ada di masing-masing perangkat dearah yang menjadi peserta Bimtek, untuk tetap membangun komunikasi yang intens agar apa yang telah didapat dari Bimbingan Teknis ini, seperti Manajemen Resiko yang didalamnya meliputi Identifikasi Resiko, Analisis dan Dampak yang dapat menghambat tujuan dan selanjutnya Menyusun Rencana Tindak Pengendalian yang diperlukan untuk memperkecil resiko di masing-masing OPD yang dituangkan dalam satu dokumen Manajemen Resiko Yaitu Register Resiko.  Semonga apa yang didapat dari kesemua ini, dapat dimplementasikan dalam tugas kerja yang ada di masing-masing OPD terlebih khusus untuk pelayanan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan kepada masyarakat,” harap ayah tercinta dari Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulut Eldo Wongkar ini. Hadir dalam kegiatan tersebut, , Rudi Siswanto Koordinator Pengawasan Bidang Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan APIP Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Hilal Syafaat Anggota Tim, In House Trainning Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Bapak, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Glady Kawatu, SH, M.Si, beserta para Asisten, Inspektur Dan Para Kepala Perangkat Daerah. (alvi_kominfo)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI CALON PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN 2022

Raih WTP 7 Kali Sejak Jadi Wabup & Bupati, 2 Kali Bersama PYR. FDW Tetap ‘Berburu’ WTP

Laporan : Alvi Ulaan (Kepala Bidang IKP Kominfo Minsel) PEMBERIAN opini seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kabupaten Minahasa Selatan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (15/05/2023), oleh Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., mewakili kepala BPK Provinsi Sulut Manado Arief Fadillah S.E, M.M, CSFA,   merupakan bentuk apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab Minsel sebagai media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Penyusunan laporan keuangan ini, jujur memerlukan perjuangan ekstra. Karena kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan menjadi penyebabnya. Apalagi, menjawab kepentingan legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang  cenderung membentuk akuntasi pemerintahan semakin ruet, membuat penyusunan laporan memang sangat melelahkan.” Inilah kutipan hasil percakapan beberapa Sekda, Kepala Inspektrat dan kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota disela acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 bagi Perprov dan Kab/Kota se-Sulut. Bagi mereka, Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. Disisi lain, para auditor tidak hanya wajib memiliki kompetensi yang handal, tetapi juga harus beretika tinggi, dan bermahkotakan kejujuran. “Itulah salah satu indikatornya,” ujar mereka  sambil memberi apresiasi untuk Minsel yang selalu berburu opini WTP. Setelah, tahun ini bisa meraih WTP dan tercatat 7 kali berturut-turut semasa Franky Donny Wongkar, SH menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Minsel periode 2016-2021 (5 Kali mendapat opini WTP) dan menjadi Bupati berpasangan dengan PYR semenjak 2021 hingga saat ini (2 Kali mendapat opini WTP) . Namun, bagi Bupati Minsel FDW, opini WTP harus jadi target yang harus diburu. Ayo kita berburu WTP agar opini WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. "Ingat, pencapaian predikat WTP ini, harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan,” tegas lelaki yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel demi Minsel Maju, Berkepribadian dan Sejahtera. (***)

Ditangan FDW, Minsel Raih Opini WTP Sebanyak 7 Kali Berturut-turut

Oleh : Alvi Ulaan (Kabid IKP Kominfo Minsel) BERTEMPAT di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jln 17 Agustus Manado, Senin (15/05), Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menerima   Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 bersama dengan 14 kabupaten/Kota lainnya di Sulut.  Penyerahan LHP atas LKPD Minsel Tahun 2022 ini, dibacakan langsung oleh Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., Saat nama Kabupaten Minahasa Selatan dibacakan, tepuk-tangan terdengar saat saat Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH naik di podium. Tak pelak, raut ceria terpancar diwajah FDW pria bertangan-dingin ini.  Apalagi, ketika Pius, menyebut Minsel berhasil meraih  opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP), maka semua peserta langsung tepuk-tangan. Apalagi, capaian kali ini adalah capaian yang 7 (tujuh) kali berturut-turutnya Minsel menyandang opini WTP, semenjak tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.  “Banyak selamat untuk Minsel dan semua daerah di Sulut yang meraih WTP,” ucap Pius sambil mengingatkan kepada beberapa daerah agar menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh pihak BPK . Selanjutnya, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara-Manado Arief Fadillah S.E, M.M, CSFA menyerahkan LHP atas LKPD tahun 2022 tersebut kepada Bupati Minsel. Lain lagi dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Olly mengatakan, bahwa untuk mempertahan opini WTP memang sangat berat, daripada kita berjuang merebut opini WTP. “Opini yang kita raih ini, sungguh terasa manis. Karena jujur, lebih berat kita mempertahankan opini ini, dari pada merebut,” tegas Olly sekaligus mengapresiasi kinerja dari BPK RI Perwakilan Sulut yang sudah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov Sulut. "Makasih banyak pak Pius  dan kepala BPK perwakilan Sulut. Saya yakin jajaran Pemprov dan Pemkab/Pemkot tidak cepat puas dengan opini ini. Karna masih ada tantangan bagi kita, yaitu meningkatkan kinerja agar WTP dapat diraih Kembali,” harap Olly. Hadir dalam acara tersebut, pejabat teras Provinsi Sulut masing-masing Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus A. Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, ST, M.Si, para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan pejabat teras pemkab Minahasa Selatan, hadir Sekretaris Daerah Ibu Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten III Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Plt. Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.  (***)

5 Hari Digodok Kementerian Kominfo, Akhirnya Pelatihan DTS-GTA di Minsel Ditutup

Laporan : Alvi Ulaan (Kabid IKP Kominfo Minsel) KEGIATAN  Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Tahun 2023 dengan skema ‘Junior Office Operator’ di Kabupaten Minsel  oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilitian Komunikasi Informatika (BPSDMP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Perwakilan Sulawesi Utara Manado pola kemitraan dengan Dinas Kominfo  Kabupaten Minsel,  yang dibuka Wabup Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, MTh mewakili Bupati Franky Donny Wongkar, SH, pada Selasa (09/05) yang lalu, di Gedung Lantai IV Kantor Bupati Minahasa Selatan, telah berakhir dengan sukses pada Sabtu (13/05/2023). Puluhan peserta yang ikut pelatihan dengan skema ‘Junior Office Operator’ ini, telah digodok dan dibentuk dilokasi SMP Negeri 2 Amurang selama 5 (lima) hari. Dan Sabtu (13/05/2023) kemarin, kegiatan ini dinyatakan ditutup. Demikian dikatakan Plt.  Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, MSi, didamping Kabid Aptika Frans Kameubun, STP,MSi, Sekdis Kominfo Xaverius Tumbuan, SH, Kabid IKP Alvi Ulaan, ST, Kabid E-Gov dan SPBE Andrey Mailangkay, SKom, Kabid Aplikasi Frans Keumebun, STP,MSi, Kabid Persandian Sonny Poli, SE, Yoyo Sumual, SH.  Menurut Rumengan, intinya para peserta telah dibekali dengan pengetahuan dan teknik untuk mengoperasikan aplikasi perkantoran (office) tingkat dasar, seperti pengoperasikan aplikasi Internet dan media sosial, serta memastikan keamanan informasi pengguna. Lain halnya dengan para peserta, mereka terlihat sangat gembira dan bersyukur bisa di bentuk dan dibekali lebih dalam, tentang dunia Teknologi Informatika terlebih khusus dalam penerapannya bagi pemerintah untuk pelayanan masyarakat di Minahasa Selatan. “Luar biasa... Ilmu yang di dapatkan dari Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Skema “ Junior Office Operator”. Terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI Badan Litbang SDM Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP KOMINFO) Manado bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyelenggara kegiatan ini. Dan special thanks to Bapak Irfan Suhanta yang dengan sabar membagikan ilmu bagi kami peserta bahkan ada peserta yang meminta agar pak Irfan mengulangi materinya,” celoteh Junitta Lyvia mewakili peserta. (***)

Wongkar Hadiri Rapat Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Laporan: Alvi Ulaan (Kabid IKP Kominfo Minsel) KESERIUSAN pemerintah pusat untuk melaksanakan proses pemilihan umum secara serentak di tahun 2024, nampaknya makin sulit dibendung. Hal ini terbukti dengan berbagai persiapan terus di geber terkait dengan rencana pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Jumat (12/05/2023), Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH, mengikuti Webinar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusung tema “Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024” berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” Wongkar didampingi oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala BKAD, Kadis Kominfo, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Kesbangpol, dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Minahasa Selatan, mengikuti dan menerima berbagai pandangan termasuk strategi untuk suksesnya kegiatan Pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang. Diantaranya pembicara dari Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Sesditjen Politik dan PUM) Kemendagri yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa,  dan Iwan Kurniawan, ST., MM Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah yang menitik beratkan pada aspek Perencanaan Penganggaran Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Sedangkan, untuk Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan oleh J. Kristiadi Anggota DKPP RI. Dan Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik lebih terfokus pada Kesiapan Rencana Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Begitu juga Kebijakan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  Kementerian PPN/Bappenas. Sementara, persiapan Bawaslu Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024 disajikan oleh Rahmat Bagja, S.H., LL.M. Dan yang terakhir, tampil sebagai pembicara Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah menitik beratkan pada aspek Kesiapan Anggaran Pemerintah Daerah. (***)

FDW Pimpin Pengambilan Sumpah & Janji ASN Golongan II dan III

Oleh : Alvi Ulaan (Kabid IKP Kominfo Minsel) “IBU/BAPAK semenjak diangkat menjadi CPNS hingga pengambilan sumpah dan janji PNS, semua datang dari latar-belakang yang berbeda-beda. Baik dari aspek, ekonomi, social, kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Tapi ingat, ibu/bapak ada dalam satu Kesatuan yaitu Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS di Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, kita adalah Satu Keluarga. Namanya Satu Keluarga, mari kita bergerak bersama, kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Minsel yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.” Demikian petikan sambutan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji bagi 86 PNS yang terdiri dari Golongan II dan III di Aula Wale Cita Waya (Waleta) Kantor di Minahasa Selatan, Jumat (12/05/2023). FDW sapaan populis Bupati Minsel ini, mengingatkan para PNS yang baru diambil sumpah dan janji untuk melayani masyarakat dengan penuh rasa hormat. “Kita akan melayani masyarakat yang memiliki  latar-belakang yang berbeda-beda dan Saya yakin orang tua dari ibu/bapak telah mengajarkan ibu/bapak untuk menghargai dan menghormati orang lain,” tegas suami tercinta anggota DPRD Minsel Elsye Rosye Sumual. Wongkar yang juga akrab dikenal sebagai mantan Direktur LBH Manado ini, mengingatkan para PNS yang baru diambil sumpah janji, untuk melakukan pelayanan public yang nota-bene masyarakatnya memiliki status atau strata yang berbeda-beda. Mulai dari ekonomi, pakaian, prilaku. Tapi, ibu/bapak telah dijarkan untuk melayani masyarakat dengan segenap hati dan bertanggungjawab. “Oleh karna itu, banyak slamat bagi 86 PNS yang so 100%. Itu berarti, kita ketambahan 86 tenaga untuk mengurus dan mengelolah pemerintah kabupaten Minahasa Selatan, untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam tiga urusan yang harus kita laksanakan, tapi pemerintah daerah hanya melaksanakan dua urusan yaitu konkuren dan pemerintahan umum,” tambah ayah tercinta bakal calon Anggota DPRD Sulut Eldo Wongkar. Bagi FDW, semua itu bisa dilaksanakan asalkan kita mempunyai tekat, semangat, kesadaran diri dan mau bertanggungjawab dalam tugas pokok dan fungsi. Dan terpenting kita lakukan secara bersama-sama, kita saling bergandeng tangan, kita solid bergerak maka seluruh urusan pemerintahan kabupaten Minahasa Selatan lebih khusus salah satu fungsi pelayanan public yang harus dilakukan oleh ASN dengan baik   dan maksimal, kunci FDW. Hadir dalam kegiatan tersebut, rohaniawan, dan kepala SKPD. (***)

Koleksi 5 Penghargaan, FDW Ucapkan Terima Kasih  ke DPRD

Oleh : Alvi Ulaan (Kabid IKP Diskominfo Minsel) PRESTASI dan penghargaan yang diraih Kabupaten Minahasa Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH, baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun tingkat Nasional, belakangan ini membuat mata para Walikota/Bupati  se-Sulawesi Utara terbuka lebar. Apa pasal ?, di semester pertama Tahun 2023 ini, Minsel telah mengoleksi 5 prestasi dalam bidang pelayanan pemerintahan dan telah meraih penghargaan darri prestasi itu. Inilah yang mendorong FDW sapaan akrab Bupati Minsel, untuk menyampaikan rasa terima kasih  kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Minsel, dalam acara Rapat Paripurna DPRD Minsel yang dilaksanakan pada Kamis (11/05/2023) di Gedung Sidang DPRD Desa Teep kecamatan Amurang Barat. “Jujur saja, capaian prestasi dan penghargaan yang diraih Minsel selama ini, tidak lepas dari dukungan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD,  serta kerja-bersama seluruh komponen Pemerintahan Daerah sehingga Kabupaten Minahasa Selatan dapat meraih prestasi. Oleh karena itu,  saya sangat berterima kasih,” ucap FDW menghakhir sambutan dalam Rapat Paripurna.  Dia juga meminta agar semangat kebersamaan tetap terpelihara dalam rangka meningkatkan atau minimal mempertahankan apa yang sudah kita capai selama ini seperti prestasi yang kita raih bersama : Terbaik 2 Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, terpilihnya Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran, Sesuai Observasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan ditetapkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti Seleksi Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Nasional Tahun 2023, Terbaik 1 Kepatuhan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, Peringkat 2 se- Provinsi Sulawesi Utara untuk Pencapaian MCP Pemerintah Daerah Tahun 2022, Peringkat 1 Kategori Kabupaten/Kota atau Peringkat 2 sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Capaian Indeks Integritas Berdasarkan SPI Tahun 2022. Untuk itu, Plt Ketua DPC PDIP Minsel ini tetap mengajak agar warga dan masyarakat bergandengan tangan dengan Pemerintah dan DPRD untuk memantapkan tekad dan komitmen kita, untuk terus memberikan yang terbaik bagi Minsel. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, akan senatiasa  menyertai, menuntun dan memberkati dedikasi, pengabdian dan perjuangan kita menuju Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera, tutup Wongkar. (***)

Hadiri Rapat Paripurna, FDW Apresiasi Masukan Konstruktif DPRD Minsel

Laporan: Alvi Ulaan (Kabid IKP Diskominfo Minsel) RAPAT paripurna DPRD Minahasa Selatan, Kamis (11/05/2023) yang dilaksanakan di Gedung Sidang Paripurna DPRD di Desa Teep Amurang Barat, yang dip[impin oleh Plt Ketua DPRD Steven Lumowa, SE dihadiri oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH. Rapat paripurna kali ini terkosentrasi pada 5 agenda  masing-masing,  (1) Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022; (2) Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022 Kepada Bupati Minahasa Selatan; (3) Penyampaian Laporan Hasil Reses II Masa Persidangan ke-Dua Tahun Sidang 2022/2023; (4) Pembicaraan Tingkat Kedua Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; (5) Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2022/2023. Dalam sambutannya, FDW sapaan akrab Bupati Minsel, mengaku kalau dirinya  sangat percaya bahwa tahapan dan mekanisme pembahasan lkpj ini, telah dilaksanakan dengan cermat oleh DPRD, khususnya Pansus LKPJ dalam rangka perbaikan dan pengoptimalisasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Dan telah ditetapkan rekomendasi hasil pembahasan LKPJ melalui keputusan DPRD. Hal ini kerja keras dan kerja bersama yang ditunjukkan oleh segenap anggota dewan khususnya pansus LKPJ. Oleh sebab itu, memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD, Pansus LKPJ  dan segenap anggota DPRD Minsel, tegas suami tercinta anggota DPRD Minsel Elsye Rosye Sumual. Wongkar yang juga akrab dikenal sebagai mantan Direktur LBH Manado ini, menerima dengan terbuka semua koreksi, respons, kritik, pandangan dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Bagi saya, hal ini adalah masukan yang konstruktif untuk check and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan kedepan. “Rekomendasi ini akan menjadi perhatian yang sungguh bagi saya dan segenap jajaran untuk menindaklanjuti dengan cara melakukan penyesuaian, perubahan dan perbaikan. Karna catatan dan saran ini, akan saya jadikan nilai tambah dan bahan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap ayah tercinta bakal calon Anggota DPRD Sulut Eldo Wongkar. Selain itu, apresiasi juga terucap dari bibir FDW kepada DPRD Minsel,  menerima laporan berakhirnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. “Setelah saya mendengarkan pendapat seluruh fraksi serta jawaban persetujuan dari seluruh anggota dewan yang terhormat terhadap ranperda ini, maka selaku Kepala Daerah, saya menyetujui untuk dilakukan penandatanganan persetujuan bersama, sehingga selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.   Dan antara jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD kini mempunyai tanggungjawab yang sama untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan,” kunci wakil Bupati Minsel Periode 2016-2021 itu. Hadir dalam rapat paripurna ini masing-masing Paulman Stevanus Runtuwene, ST, Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan AKBP Feri Renaldo Sitorus, S.I.K, M.H Kapolres Minsel, La Ode Muhammad Nusrim, SH. MH, Kajari Minsel,  Dandim 1302 Minahasa yang diwakili oleh bapak Kapten Inf. Ferdinand Tedampa Danramil Amurang, Glady Kawatu, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Minsel Para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda dan Camat. (***)