Berita & Artikel
Tetap terinformasi dengan berita terbaru seputar kebijakan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Audensi Langsung dengan Menteri Perhubungan, FDW Perjuangkan Transportasi Laut dan Darat
minselkab.go.id- Terobosan demi terobosan, yang dilakukan oleh Bupati Minsel Franky D. Wongkar, SH untuk menjadikan daerah otonom Minahasa Selatan sebagai Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, menjadi target khusus dari pria Low Profile ini. Bahkan, kantor kementerian Perhubungan RI jadi sasaran Bupati pilihan rakyat Minsel untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur Transportasi Darat maupun Transportasi Laut. “Hari ini, Selasa (15/6) saya bersama dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Reinhard Ronald Lumba, SSiT, MSi, Kadis Perhubungan Minsel Verra Lasut, AP, MSi melakukan Audensi langsung dengan Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Ir. Cucu Mulyana, DESS di kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta,” ungkap Wongkar. Dan dalam audensi tersebut, kata Wongkar, dirinya telah mengajukan beberapa usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan bagi warga dan masyarakat Minahasa Selatan belakangan ini, diantaranya Bidang Transportasi Darat, yang terdiri dari Fasilitas Keselamatan Jalan, berupa rambu lalulintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas (warning light dan traffic light) pada ruas jalan Kabupaten Minahasa Selatan, Terminal Tipe C yang berlokasi di Kecamatan Amurang dan Tumpaan, Pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Pengadaan area traffic control system (ATCS) sebagai penunjang kegiatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pembukaan lintasan penyeberangan antar Provinsi dari dermaga Amurang – Balikpapan, Pemberian subsidi untuk pembukaan lintasan penyeberangan yang baru antara Kabupaten dalam Provinsi yaitu lintasan Amurang-Melonguane, Pengembalian Kapal KMP Moinit, yang dulunya pernah melayani lintasan Amurang – Pananaru, urai Wongkar yang juga akrab dikenal sebagai mantan Direktur YBLH-LBH Manado 1996-2002 itu. Sedangkan untuk bidang Transportasi Laut, lanjut FDW, dirinya telah mengajukan beberapa usulan kegiatan kepada pak Menteri Perhubungan RI yaitu, Penambahan fasilitas pendukung pada Pelabuhan Amurang, Penambahan panjang dermaga pada Pelabuhan Amurang, Penambahan Rute/Trayek Kapal PELNI dari dan ke Pelabuhan Amurang, Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Amurang. “Inilah yang saya perjuangkan saat Audensi dengan pak Menteri Perhubungan RI, pada Selasa (15/6) saat melakukan tugas luar di Jakarta,” tegas pria yang menjadi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) untuk memenangkan gugatan Megawati Soekarnoputri 1997 silam. Wongkar juga sangat bersyukur, karena saat Audensi dengan Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi, pak Menteri merespon baik usulan kegiatan dari pemkab Minahasa Selatan. Bahkan, pak Menteri Ir. Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kementerian Perhubungan RI akan menindak-lanjuti usulan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Yang pasti, Fasilitas keselamatan jalan, serta pembukaan lintasan antar kabupaten, Amurang – Melonguane, mendapat respon yang baik dari pak Menteri,” ucap pria jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado itu. Sedangkan untuk lintasan antar Provinsi yaitu Amurang - Balikpapan serta lintasan trayek kapal dari dan ke Pelabuhan Amurang melalui subsidi ke PT. PELNI. Dan pemkab Minsel juga akan menindaklanjuti saran dari pak Menteri Perhubungan bahwa pemkab Minsel harus berupaya/berusaha atau harus ada effort dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penumpang dan barang, tambah Wongkar mengakhiri percakapannya dari seberang ponsel. (omg_diskominfo)
KASN-RI Restui Rencana ‘Perombakan’ Kabinet di Minsel
minselkab.go.id - Keseriusan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Franky D. Wongkar, SH untuk mewujudkan Visi “Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahterah” secara khusus Misi Ke-5 yaitu “Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik, nampaknya semakin sulit dibendung. Ingin Bukti ?. Lihat saja sepak terjang FDW dia awal pekan, minggu kedua bulan Juni 2021 ini. Mantan anggota Deprov Sulut ini sangat serius mewujudkan misi ke-5. Bahkan tidak tangung-tangung, putra Kelurahan Kawangkoan Bawah Amurang Barat ini, nekat melakukan konsultasi di Gedung Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN-RI) pada Senin, (14/6) yang berada di Jln. Letnan Jenderal MT Haryono Pancoran Jakarta Selatan. Menurut FDW sapaan akrab Bupati Minsel, rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak KASN-RI. “Saya telah berkonsultasi langsung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Pancoran Jakarta Selatan Senin (14/6) terkait rencana pembentukan kabinet “Minsel Perubahan”. Dan hasil konsultasi tersebut, Ketua KASN-RI Prof. DR. Agus Pramusinto, MDA bersama komisioner KASN-RI DR. Rudiarto Sumarwono, MM telah memberikan persetujuan kepada saya untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,”terang suami tercinta Anggota DPRD Minsel Elsye Wongkar-Sumual. Dan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lanjut Wongkar, pihak KASN akan membuat rekomendasi persetujuan dari KASN kepada Bupati Minahasa Selatan terkait pelaksanaan seleksi terbuka. “Intinya ketua dan komisioner KASN merespons baik konsultasi saya dengan KASN tersebut dan mereka juga memberikan tanggapan bahwa sudah bisa di lakukan uji kompetensi sesuai dgn mekanisme dan aturan yang berlaku,” ungkap Wongkar yang juga Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Sulut ini. Wongkar yang didampingi oleh Plt Sekretaris BKDD Minsel Sonny Makaenas, AP, SIP, MSi ini menambahkan, bahwa pemkab Minsel akan menindaklanjuti saran dari komisioner bersama tim terkait rencana ‘perombakan’ kabinet ini, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut harus lebih efektif dan efisien. Panitia seleksi dibuat sama yaitu panitia uji kompetensi dan panitia seleksi terbuka. Untuk panitia seleksi, komposisinya harus melibatkan unsur BPKP dalam panita tersebut. Hal ini di karenakan pejabat di Inspektorat kabupaten Minahasa Selatan juga termasuk peserta seleksi terbuka dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dan sebagai respon positif dari KASN-RI, pihak KASN melalui Komisioner akan menyambangi atau berkunjung ke Minsel 23 Juni 2021 mendatang. “Komisioner KASN-RI bersama tim akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Selatan untuk membantu menjelaskan secara langsung kepada setiap ASN dan panita seleksi yang ada terkait Keputusan Menpan RB tentang standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemkab Minsel,” ucap pria yang rendah hati ini menurut percakapannya. (omg_diskominfo)
Perombakan Kian Pasti, Eselon II, III, IV, Kepsek dan Kapus Bakal Wajah Baru
minselkab.go.id- Pepatah kuno “Sekali Merengkuh Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui atau Satu Kali Melakukan Pekerjaan, Mendapatkan Beberapa Hasil Sekaligus, tercermin dalam semangat Bupati Franky D Wongkar, SH membawa perubahan bagi tanah Toar Lumimuut bagian Selatan. Lihat saja kunjungan Wongkar ke Jakarta Senin (14/6), usai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia di Jakarta Selatan, lelaki low profile ini melakukan kunjungan juga ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Kementerian Dalam Negeri. Dalam kunjungan tersebut, pria peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Walikota di Sulut secara serentak pada Desember 2020 silam kemarin, mengaku telah melakukan konsultasi terhadap rencana perombakan kabinet pejabat strktural eselon II, III dan IV didalamnya juga jabatan Kepala Sekolah SMP dan SD serta kepala Puskesmas yang ada di 17 kecamatan di Minsel. “Mumpung ada tugas luar ke Jakarta, jadi setelah kunjungan ke KASN-RI, saya juga langsung ke Kemendagri untuk melakukan konsultasi terkait rencana penyegaran di tubuh para pejabat struktural eselon II, III, IV dan Kepsek serta Kapus. Sekali Merengkuh Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui,” terang Wongkar yang saat itu didampingi oleh sekretaris BKDD Minahasa Selatan Sonny Makaenas AP. SIP. MSi. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Periode 2016-2021 ini disambut baik oleh . Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik M.Si dan langsung memberi respon positif terhadap rencana Bupati Minsel untuk melakukan penyegaran di jajaran pemerintah kabupaten Minahasa Selatan. ‘Pak Dirjen Ditjen Otda Kemendagri telah merespon baik rencana saya. Dan beliau (Akmal Malik, red) mengatakan untuk pergantian pejabat eselon II aturannya harus ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sedangkan untuk esellon III, IV dan Kepsek serta Kapus, hanya ditandatangani oleh Dirjen Otda,” kata Wongkar mengutip pernyataan Dirjen Akmal Malik.Dan saat ini lanjut Wongkar, pihak Ditjen Otda tinggal menunggu surat permohonan dari Pemkab Minsel yang akan saya tanda tangani kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Ditjen Otda dengan cara mengeluarkan Rekomendasi tentang penyegaran di tubuh Pemkab Minsel. “Jika dalam satu atau dua hari kedepan, surat permohonan pergantian pejabat eselon III, IV dan jabatan tambahan sudah ada, maka Dirjen akan langsung menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi. Tergantung kecepatan kita dari Pemkab Minsel yang akan melakukan permohonan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, tegas Wongkar menutup pembicaraannya dari seberang telpon selulernya. ( omg_diskominfo)
JDIH
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Situs Web Resmi
RAPAT PARIPURNA DPRD dalam rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka :1. Peyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD. Pembicaraan tingkat ke satu terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Minahasa Selatan tentang : - Perubahan Peraturan Daerah No.3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2014-2034.,- Penyelenggaraan Kearsipan.,- Pengelolaan Barang Milik Daerah., dan- Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID 19. Bertempat di Ruang rapat DPRD Kab. Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, FORKOPIMDA Kabupaten Minahasa Selatan, Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Ketua Jenny Johanna Tumbuan, SE., Wakil Ketua Stevanus D.N. Lumowa, SE., Wakil Ketua Paulman S. Runtuwene, ST., Anggota DPRD Kab. Minahasa Selatan serta Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Minahasa Selatan.
PENYERAHAN SK P3K FORMASI 2019
Rabu, 10 Maret 2021 Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH meyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Formasi Tahun 2019 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan dilanjutkan dengan Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang bertempat di Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan. Kegiatan ini dihadiri Oleh Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Denny Kaawoan, SE, M.Si., serta Kepala BKD Kabupaten Minahasa Selatan.
PRESENTASI RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Presentasi Laporan Pendahuluan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026.Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Minahasa Selatan ini dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang serta Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang bertempat di Lt. IV Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu 10 Maret 2021.Sebagai Pemateri dalam acara ini yaitu: 1. DR. Johny Tarore, M.Si 2. DR. Een Walewangko3. Syalom Korompis, SP, M.Sc
PENERIMAAN IHPD 2020 PEMKAB dari BPK SULUT
Senin, 08 Maret 2021 Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH didampingi Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Stevanus D.N Lumowa, SE. Menerima Ikthisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2020 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dilanjutkan dengan Penyerahan LKPD Unaudited TA.2020 dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama Bupati/ Walikota kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.